Pemerintah Indonesia menegaskan tidak benar adanya jalur transshipment Indonesia yang dipakai untuk mengalihkan barang asal China menuju pasar Amerika Serikat. Bantahan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons laporan The Great Transshipment Scam dari Office of Trade and Manufacturing Policy di Gedung Putih. Kejelasan posisi ini penting bagi pelaku usaha di berbagai daerah, termasuk Surakarta dan Jawa Tengah yang bergantung pada rantai pasok manufaktur serta ekspor yang sah.
Respons resmi atas laporan Gedung Putih
Dalam laporan tersebut, Indonesia dimasukkan ke kelompok Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Negara-negara itu dinilai memiliki integrasi ekonomi yang erat dengan China sehingga dianggap berisiko menjadi jalur pengalihan barang. Airlangga menyatakan pemerintah tidak pernah dilibatkan maupun diinformasikan saat studi itu disusun.
“Indonesia tidak pernah terlibat ataupun diberi tahu mengenai adanya studi ini,” ujar Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Ia juga menegaskan tuduhan bahwa Indonesia menjadi bagian jaringan transshipment global tidak berdasar. “Kami katakan tuduhan tersebut tidak benar,” tegasnya.
Sorotan jalur Bekasi-Batam dan fakta kawasan industri
Laporan AS antara lain menyinggung jalur Bekasi-Batam. Menurut Airlangga, kawasan industri di kedua wilayah itu sudah tumbuh sejak era 1990-an dan menjadi pusat berbagai aktivitas manufaktur, bukan skema pengalihan mendadak. Jaringan akses serta infrastruktur di sana merupakan warisan pengembangan jangka panjang yang melayani investasi dan produksi riil.
Ia menambahkan, industri berbasis plastik di kawasan tersebut tidak menunjukkan pola pengalihan barang dari negara lain. Sebagian besar pelaku di sektor packaging berbahan plastik merupakan perusahaan nasional. Argumen ini menempatkan aktivitas produksi sebagai kegiatan ekonomi domestik yang sudah mapan, bukan perantara terselubung untuk pasar AS.
Bahan baku lokal dan arah pasar produk
Kebutuhan bahan baku plastik, kata Airlangga, sebagian besar sudah dapat dipenuhi dari dalam negeri. Ia menyebut PT Chandra Asri Pacific Tbk dan Lotte Chemical sebagai produsen bahan baku yang menopang rantai pasok lokal. “Jadi tidak benar ini menggunakan transshipment dari negara lain untuk memproses,” jelasnya.
Produk plastik dan kemasan yang dihasilkan pun mayoritas diserap pasar dalam negeri atau dikirim ke negara-negara tetangga. Menurut Airlangga, aliran itu bukan ditujukan ke Amerika Serikat. “Plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat,” ujarnya.
- Indonesia tidak dilibatkan dalam penyusunan studi Gedung Putih.
- Kawasan Batam dan Bekasi berkembang sejak 1990-an sebagai basis manufaktur.
- Industri packaging plastik didominasi perusahaan nasional dan bahan baku lokal.
- Pasar utama produk tersebut adalah domestik dan kawasan sekitar, bukan AS.
Implikasi bagi dunia usaha di Solo dan Jawa Tengah
Bagi pembaca di Surakarta dan sekitarnya, penegasan pemerintah memberi sinyal bahwa kebijakan perdagangan nasional tetap berpijak pada integritas rantai pasok. Banyak UMKM dan pabrik di Solo Raya bergerak di kemasan, komponen, serta barang jadi yang terhubung ke jaringan nasional. Kepastian bahwa Indonesia menolak skema pengalihan ilegal membantu menjaga reputasi eksportir daerah di mata mitra dagang.
Meski isu ini berskala nasional dan internasional, dampaknya terasa pada kepercayaan investor serta kelancaran logistik yang menyentuh Jawa Tengah. Pelaku usaha diharapkan terus memperkuat dokumentasi asal barang, kepatuhan bea cukai, dan jejak produksi agar tidak terseret persepsi negatif dari laporan luar negeri. Pemerintah pusat, melalui pernyataan Menko Perekonomian, memilih jalur klarifikasi terbuka agar posisi Indonesia tidak disalahartikan.
Dengan bantahan resmi tersebut, Jakarta ingin memastikan narasi perdagangan tetap berimbang: integrasi dengan China tidak otomatis berarti Indonesia menjadi jalur gelap ke AS. Fakta kawasan industri lama, dominasi pemain nasional di packaging, serta orientasi pasar domestik dan regional menjadi fondasi argumen pemerintah. Publik dan dunia usaha di Solo dapat menjadikan klarifikasi ini sebagai rujukan saat memantau isu perdagangan global yang kian sensitif.
Sumber: Republika.