Rencana pembangunan gedung sekolah menengah pertama negeri di kawasan Serua, Ciputat, kembali menjadi sorotan setelah sesi mediasi yang dinanti warga tidak jadi digelar. Proyek SMPN 25 Tangerang Selatan yang berlokasi di Bukit Nusa Indah masih terbentur keberatan warga, sementara saluran dialog dengan pemerintah kota belum menemukan waktu baru yang pasti. Isu infrastruktur pendidikan seperti ini juga kerap dipantau pembaca di berbagai daerah, termasuk Surakarta, sebagai pelajaran soal partisipasi publik.
Polemik tersebut melibatkan warga di RW 16 dan RW 04 yang merasa terdampak rencana pembangunan. Mereka menyatakan telah siap membuka ruang bicara langsung agar kekhawatiran terkait lokasi dan dampak proyek bisa disampaikan secara runtut kepada pejabat terkait.
Penundaan mediasi dan alasan resmi di lapangan
Pertemuan yang semula dijadwalkan Sabtu, 29 Agustus 2026, batal tanpa diganti tanggal final pada hari itu. Informasi pembatalan disampaikan melalui kelurahan setempat kepada warga sekitar lokasi rencana sekolah.
Salah satu warga, Edy Dwi Daryono, pada Minggu, 30 Agustus 2026, menjelaskan bahwa agenda masih menunggu kepastian waktu. Menurut keterangannya, sejumlah pejabat terkait masih mengikuti rombongan kegiatan wali kota di luar daerah sehingga mediasi belum dapat dilangsungkan.
Keberatan warga di Bukit Nusa Indah, Serua
Warga menekankan bahwa penundaan tidak menghilangkan niat mereka untuk berdialog. Mereka ingin menyampaikan keberatan dan kekhawatiran terkait rencana pembangunan gedung SMP Negeri 25 Tangerang Selatan di kawasan Bukit Nusa Indah, Serua, Ciputat, agar tidak hanya menjadi keputusan sepihak.
Hingga pemberitaan ini, titik temu antara tuntutan warga dan langkah Pemkot Tangsel belum tercapai. Proyek sekolah yang mestinya memperluas akses pendidikan justru masih bergulir sebagai polemik tata ruang dan komunikasi publik di tingkat kelurahan hingga kota.
Peran kelurahan dan saluran informasi warga
Saluran pemberitahuan resmi yang disebut warga berjalan lewat kelurahan. Pola ini menempatkan aparat setempat sebagai penghubung antara warga RW 04 dan RW 16 dengan pejabat pemkot yang dijadwalkan hadir dalam mediasi.
Di sisi lain, ketiadaan jadwal pengganti yang langsung diumumkan membuat warga menahan antisipasi. Mereka menilai ruang dialog tatap muka tetap diperlukan agar detail rencana pembangunan, batasan lahan, dan mitigasi dampak lingkungan permukiman bisa dibahas terbuka.
- Lokasi rencana: Bukit Nusa Indah, Serua, Ciputat
- Pihak warga: RW 16 dan RW 04
- Agenda mediasi awal: 29 Agustus 2026 (batal)
- Status: menunggu waktu kepastian baru
Implikasi bagi tata kelola proyek sekolah negeri
Kasus di Tangerang Selatan menggambarkan betapa pembangunan fasilitas pendidikan negeri membutuhkan sinkronisasi jadwal pejabat, kesiapan warga, dan kejelasan informasi sejak tahap awal. Tanpa mediasi yang terlaksana, tuntutan warga tetap menjadi faktor yang mengganjal progress fisik di lapangan.
Bagi publik di luar Tangsel, termasuk pemantau isu pendidikan di Jawa Tengah dan Solo Raya, peristiwa ini menjadi contoh bahwa perluasan kapasitas sekolah tidak lepas dari dinamika sosial di sekitar tapak proyek. Transparansi alasan penundaan dan penentuan ulang jadwal dinilai penting agar kepercayaan warga tidak terkikis.
Sementara menunggu pengumuman waktu mediasi berikutnya, posisi warga dan Pemkot Tangsel masih berada pada tahap mencari kesempatan bertemu. Pembangunan SMPN 25 belum bergerak maju secara substantif selama dialog formal belum digelar dan kesepakatan belum lahir.
Pemerintah kota diharapkan segera merinci kalender pertemuan pengganti setelah pejabat terkait kembali dari dinas luar daerah. Warga, pada gilirannya, tetap menyiapkan argumen dan data lapangan agar pembahasan kelak lebih terarah dan tidak berulang kali molor tanpa kepastian.
Sumber: Sindo News.