Politikus Akbar Faizal menyampaikan kritik Akbar Faizal terhadap langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang melakukan kunjungan mendadak ke SPBU Pertamina di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Bagi pembaca di Solo dan sekitarnya, sorotan ini menarik karena Gibran dikenal luas sebagai tokoh yang tumbuh di Surakarta, sementara isu distribusi BBM menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat di banyak daerah.
Kunjungan tersebut berlangsung di SPBU Pertamina Jalan Tjilik Riwut Km 12, Palangka Raya. Dalam penilaian Akbar, kehadiran pejabat di lokasi persoalan belum tentu menjawab keluhan teknis maupun tata kelola yang dialami pengguna jasa. Ia menekankan bahwa gaya peninjauan di lapangan perlu diikuti langkah koordinasi yang lebih sistematis.
Apa yang Dipersoalkan dari Kunjungan Mendadak
Akbar Faizal, yang pernah menjadi anggota DPR, menilai blusukan ke titik keluhan SPBU sama sekali tidak membantu penyelesaian. Ia menyinggung bahwa pendekatan semacam itu mengingatkan pola politik generasi sebelumnya, padahal Gibran sering digambarkan sebagai tokoh milenial yang diharapkan membawa cara kerja berbeda.
Dalam unggahan di akun X pada Sabtu, 12 September 2026, Akbar menyampaikan pesan langsung kepada Wapres. Intinya, datang ke lokasi video persoalan tanpa menindaklanjuti rantai komando kelembagaan dinilai tidak efektif. Kritik itu menempatkan fokus pada hasil, bukan sekadar kehadiran simbolik di depan publik.
Saran Koordinasi ke Menteri dan Kapolri
Alih-alih hanya meninjau SPBU, Akbar menyarankan Gibran memanggil jajaran terkait. Nama yang disebut mencakup Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, plus kementerian dan lembaga lain yang relevan dengan rantai pasok serta pengawasan BBM.
Usulan tersebut mengarah pada rapat koordinasi lintas sektor. Masalah di SPBU sering melibatkan stok, distribusi, pengawasan lapangan, hingga aspek fiskal dan penegakan aturan. Dengan memanggil pejabat kunci, diharapkan ada instruksi jelas, batas waktu, dan tanggung jawab yang terukur, bukan sekadar dokumentasi kunjungan.
Konteks Isu SPBU dan Publik Daerah
SPBU menjadi titik sensitif karena berkaitan langsung dengan antrian, ketersediaan jenis BBM, dan persepsi keadilan distribusi. Ketika video atau laporan lapangan beredar, publik biasanya menunggu penjelasan operasional dari Pertamina dan kementerian teknis, serta kepastian bahwa pengawasan berjalan.
Bagi warga Solo dan Jawa Tengah, berita nasional soal BBM tetap relevan. Harga dan kelancaran pasokan memengaruhi biaya transportasi, UMKM, serta mobilitas harian. Karena itu, perdebatan soal cara pejabat merespons keluhan SPBU tidak hanya menjadi isu elite di Jakarta atau Kalimantan, tetapi juga bahan diskusi warga di kota-kota lain.
- Kehadiran pejabat di lokasi perlu diikuti instruksi ke kementerian terkait.
- Pengawasan distribusi BBM melibatkan ESDM, aparat, dan aspek keuangan.
- Publik menilai hasil konkret lebih penting daripada kunjungan sesaat.
Sudut Pandang Politik dan Ekspektasi Publik
Kritik Akbar menempatkan Gibran pada posisi harus menunjukkan beda gaya kerja. Pesan “Anda kan milenial” dalam unggahannya menyiratkan harapan agar penanganan masalah lebih modern: data, rapat keputusan, penugasan pejabat, dan evaluasi, bukan hanya peninjauan dadakan yang viral.
Di sisi lain, kunjungan lapangan tetap bisa bermanfaat jika menjadi pintu masuk verifikasi cepat. Syaratnya, temuan di SPBU Palangka Raya diteruskan menjadi agenda resmi Setwapres bersama kementerian terkait. Tanpa itu, kritik bahwa langkah tersebut “sama sekali tak membantu” akan terus mengemuka di ruang publik.
Sebagai portal lokal Surakarta, Kabar Solo mencatat bahwa warga berhak mendapatkan informasi utuh: siapa yang mengkritik, apa objek kunjungannya, di mana lokasinya, kapan pernyataan disampaikan, dan saran kelembagaan apa yang diajukan. Fakta inti tetap pada penilaian Akbar Faizal atas blusukan Gibran di SPBU Tjilik Riwut Km 12 serta ajakan memanggil menteri ESDM, Kapolri, menkeu, dan lembaga terkait.
Ke depan, publik akan menunggu apakah ada respons resmi berupa rapat koordinasi atau penjelasan teknis soal kondisi SPBU yang disinggung. Transparansi langkah lanjutan itulah yang biasanya menenangkan antrean keresahan di media sosial maupun di SPBU sendiri.
Sumber: Sindo News.