Upaya memperkuat tata kelola sawit berkelanjutan kembali menjadi sorotan ketika Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyatakan kesiapan mempererat kolaborasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Langkah itu diarahkan agar penyaluran dana pembangunan kelapa sawit lebih tertib, transparan, dan benar-benar menyentuh masyarakat di wilayah penghasil.
Pernyataan komitmen itu disampaikan dalam talkshow BPDP bertema peran strategis pemerintah daerah dalam pembangunan kelapa sawit Indonesia berkelanjutan. Forum tersebut digelar sebagai bagian rangkaian Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Tangerang, Banten, pada Rabu, 27 Agustus 2026, dan dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten dari sejumlah daerah sentra perkebunan.
Kenapa kolaborasi Apkasi dan BPDP dinilai mendesak
Bagi banyak kabupaten, kelapa sawit bukan sekadar komoditas ekspor penopang devisa. Komoditas ini menjadi salah satu tumpuan ekonomi rakyat, menyangkut pendapatan petani, koperasi, serta rantai jasa di sekitar kebun. Karena itu, Apkasi memandang kemitraan dengan BPDP krusial agar dana hibah perkebunan tidak berhenti pada angka realisasi, melainkan menghasilkan manfaat ekonomi di tingkat tapak.
Wakil Ketua Umum Apkasi Joncik Muhammad, yang juga menjabat Bupati Empat Lawang, menegaskan pemerintah kabupaten berada di garda terdepan. Mereka berhadapan langsung dengan kondisi petani, kelembagaan lokal, keterbatasan infrastruktur produksi, hingga persoalan teknis di lapangan yang sering tidak terbaca utuh dari pusat.
Pemda jangan hanya jadi penerima informasi program
Dalam sambutannya, Joncik menekankan program pengembangan perkebunan akan lebih efektif bila disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik tiap daerah. Sinergi BPDP dan pemerintah daerah, menurutnya, harus dikuatkan sejak tahap awal, bukan setelah paket program final.
Ia mengingatkan pemda tidak sepatutnya hanya menerima sosialisasi ketika kegiatan sudah berjalan. Pelibatan perlu mencakup perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan. Pola itu dinilai membantu menyesuaikan skema pembiayaan dengan realitas petani dan kapasitas kelembagaan di kabupaten penghasil.
- Perencanaan bersama agar skema sesuai tipologi daerah
- Pelaksanaan terkoordinasi dengan dinas dan kelembagaan lokal
- Pengawasan berjenjang agar penyaluran dana tepat sasaran
Keberhasilan diukur dari dampak petani, bukan sekadar serapan
Parameter sukses pembiayaan perkebunan, kata Joncik, tidak boleh berhenti pada capaian penyerapan anggaran. Yang lebih penting adalah transformasi nyata yang dirasakan petani serta penguatan kelembagaan di daerah. Indikator semacam peningkatan produktivitas, perbaikan akses sarana produksi, dan tata niaga yang lebih berkeadilan menjadi rujukan yang lebih relevan bagi warga di sentra sawit.
Pendekatan itu juga berkaitan dengan keadilan fiskal bagi daerah penghasil. Ketika kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional besar, masyarakat dan pemerintah kabupaten di wilayah kebun berharap aliran manfaat pembangunan terasa sebanding, termasuk melalui tata kelola dana yang akuntabel.
Relevansi bagi pembaca di Solo dan Jawa Tengah
Meski Surakarta bukan kantong utama perkebunan kelapa sawit, isu ini tetap penting bagi pembaca Kabar Solo. Banyak kebijakan dana perkebunan dan otonomi daerah dibahas di forum nasional seperti AOE, yang diikuti jaringan kabupaten se-Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Prinsip pelibatan pemda sejak perencanaan juga menjadi rujukan tata kelola komoditas lain yang menyentuh petani dan APBD kabupaten.
Bagi kalangan pemerintahan daerah di Soloraya dan Jateng, forum Apkasi–BPDP memberi sinyal bahwa kerja sama pusat–daerah pada sektor strategis kian dituntut lebih setara. Transparansi penyaluran, kejelasan peran kabupaten, serta orientasi pada dampak warga menjadi pelajaran yang bisa dipantau lintas sektor.
Ke depan, penguatan kolaborasi yang dijanjikan Apkasi dan BPDP akan diuji pada konsistensi pelibatan daerah, kejelasan mekanisme pengawasan, serta kemampuan program menyentuh petani secara langsung. Jika sinergi itu berjalan, tata kelola dana sawit berkelanjutan berpeluang lebih selaras dengan kebutuhan wilayah penghasil dan semangat otonomi daerah.
Sumber: Sindo News.