Program makan bergizi gratis atau tata kelola MBG kembali menjadi sorotan setelah penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Bagi pembaca di Surakarta dan Jawa Tengah, isu ini relevan karena keberhasilan distribusi makanan bergizi menyentuh langsung sekolah dan penerima manfaat di daerah.
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Sri Yunanto, menilai langkah tersebut bisa menjadi titik balik pengendalian program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan MBG, menurutnya, tidak hanya soal teknis di lapangan, tetapi juga membawa konsekuensi politik bagi pemerintah.
Momentum evaluasi kepemimpinan di BGN
Sri Yunanto menjelaskan pergantian pimpinan di BGN menandakan Presiden Prabowo terbuka pada evaluasi manajemen. Ia menekankan MBG sudah menjadi kebijakan yang diputuskan, sehingga fokus pemerintah kini memastikan pelaksanaan berjalan efektif dan tepat sasaran, bukan memperdebatkan kelanjutannya.
Penunjukan Sudaryono, yang dikenal sebagai kader muda Partai Gerindra, dibaca sebagai upaya memperkuat kendali politik sekaligus manajerial. “Secara politik, MBG ini program prioritas Pak Prabowo. Keberhasilan MBG juga menjadi tanggung jawab politik Pak Prabowo dan Gerindra,” ujarnya di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Pekerjaan rumah utama: sistem dari SPPG hingga penerima
Menurut penilaian akademisi tersebut, tantangan terbesar Kepala BGN baru adalah membenahi manajemen rantai pasok makanan. Pengendalian harus mencakup seluruh mata rantai, mulai dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) hingga makanan benar-benar diterima siswa atau penerima manfaat lain.
Ia menekankan perbaikan sistem harus berjalan beriringan dengan penegakan aturan. Indikasi korupsi wajib diusut. Pegawai, termasuk ASN, maupun pengelola SPPG yang terbukti melanggar perlu mendapat peringatan, sanksi, atau pemberhentian sesuai ketentuan. Punishment saja tidak cukup jika tata kelola tetap lemah dan celah kesalahan berulang.
Pengawasan jangan menunggu keracunan atau temuan anggaran
Sri Yunanto mengkritik pola pengawasan yang reaktif—baru bergerak setelah muncul dugaan keracunan atau penyimpangan anggaran. Pengendalian ideal, katanya, dimulai sejak pengadaan bahan pangan, proses memasak, standar kebersihan, uji makanan, pengemasan, pengiriman, sampai serah terima di sekolah.
Dengan monitoring berlapis sejak hulu, risiko penyimpangan dapat ditekan lebih dini. Pendekatan ini dinilai krusial agar program prioritas nasional tidak terus digoyang isu teknis yang seharusnya bisa dicegah lewat prosedur baku dan audit berkala.
Implikasi bagi daerah dan harapan efektivitas
Meski pernyataan disampaikan di Jakarta, arah pembenahan tata kelola MBG berdampak pada daerah penerima, termasuk wilayah Solo Raya yang memiliki banyak satuan pendidikan. Efektivitas anggaran dan mutu makanan bergantung pada sistem nasional yang rapi serta penegakan disiplin di setiap titik distribusi.
Pada akhirnya, keberhasilan Sudaryono akan diukur dari seberapa cepat rantai pengendalian diperketat, pelanggaran ditindak tanpa tebang pilih, dan manfaat gizi benar-benar sampai ke anak didik. Kebijakan sudah ditetapkan; yang ditunggu publik adalah eksekusi yang bersih, terukur, dan berkelanjutan.
Sumber: Sindo News.