Pemulihan layanan adminduk Ngada menjadi prioritas pemerintah pusat setelah gempa kuat mengguncang Pulau Flores. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, tiba di wilayah terdampak pada Senin, 24 Agustus 2026, membawa tim dan perangkat perekaman agar hak sipil warga tidak terputus di tengah darurat.
Kunjungan kerja empat hari hingga Kamis, 27 Agustus 2026, dilaksanakan atas instruksi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Fokusnya jelas: menghidupkan kembali layanan administrasi kependudukan yang lumpuh serta mengganti KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan akta yang hilang atau rusak tanpa membebani biaya warga.
Jalur kunjungan dan koordinasi di lapangan
Rombongan sempat transit di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo, sebelum melanjutkan penerbangan ke Bandar Udara Soa di Bajawa, Kabupaten Ngada. Setibanya pada sore hari, Teguh langsung menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Ngada Raymundus Bena.
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil, Muhammad Nuh Al Azhar, sudah berada lebih dulu di lokasi. Pertemuan tersebut memastikan langkah teknis dan distribusi peralatan berjalan selaras dengan kebutuhan dinas setempat serta kondisi pengungsian warga.
Dokumen hilang menghambat bantuan dan layanan
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 tidak hanya merusak rumah. Banyak arsip penting tertimbun puing sehingga warga kesulitan mengakses logistik, fasilitas kesehatan, maupun program rehabilitasi. Bupati Raymundus Bena menegaskan bahwa KTP-el dan KK masih menjadi syarat utama penyaluran bantuan sosial di daerahnya.
Dirjen Teguh menekankan bahwa Mendagri meminta tim pusat benar-benar turun ke lapangan. Peralatan perekaman dan pencetakan cepat disiapkan agar proses penerbitan ulang dapat dimulai segera, tanpa pungutan, selama masa tanggap darurat berlangsung.
Data BNBA, SIAK, dan aplikasi petugas
Muhammad Nuh Al Azhar merinci sejumlah titik krusial penanganan. Data by-name by-address yang sudah diserahkan secara aman kepada Kepala Dinas Dukcapil setempat dijadikan acuan utama pendataan penduduk terdampak. Di sisi lain, Kadisdukcapil dan jajaran tetap diminta melayani pencetakan KTP-el serta KK, termasuk perekaman perdana dan penerbitan akta kelahiran maupun kematian.
Tim juga memaparkan Dashboard SIAK yang menampilkan kondisi kependudukan secara realtime di wilayah bencana. Aplikasi IKD+ dimanfaatkan petugas untuk aktivasi identitas digital, pencarian data berdasarkan NIK, pembacaan microchip KTP-el, hingga bantuan penentuan nama unik bagi bayi yang baru lahir.
- Penggantian dokumen kependudukan tanpa biaya bagi warga terdampak
- Pemulihan pencetakan KTP-el, KK, dan akta di dinas setempat
- Pemanfaatan data BNBA serta pantauan SIAK secara realtime
- Dukungan aplikasi IKD+ untuk verifikasi dan layanan cepat di lapangan
Koordinasi lintas kementerian dan makna bagi pembaca Solo
Pada hari yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga berada di Flores meninjau sekolah terdampak, termasuk SDK Rowa di Nagekeo. Pemerintah pusat menyelaraskan bantuan lintas sektor: tenda darurat, pemulihan sarana belajar, pendampingan trauma healing anak-anak, hingga perbaikan dokumen kependudukan.
Bagi pembaca di Surakarta dan sekitarnya, berita ini mengingatkan betapa krusialnya data kependudukan saat bencana. Keluarga yang memiliki kerabat di Nusa Tenggara Timur, pekerja migran, atau jaringan kemanusiaan dari Solo sering menjadikan NIK dan KK sebagai pintu masuk verifikasi bantuan. Respons cepat Dukcapil di Ngada menjadi contoh bahwa layanan adminduk harus tetap menyala meski infrastruktur rusak.
Ke depan, keberhasilan pemulihan di Flores akan diukur dari seberapa cepat warga kembali memegang dokumen sah dan seberapa rapi data dinamis terbarui di sistem nasional. Koordinasi pusat-daerah yang sudah digelar di Bajawa menjadi fondasi agar penyaluran bantuan tidak tersendat hanya karena kertas identitas hilang di reruntuhan.
Sumber: Liputan6.