Persoalan irigasi petani Jabar kembali menjadi sorotan di Bandung. Anggota DPRD Jawa Barat Tetep Abdulatip mendesak Pemerintah Provinsi agar berani menembus sekat pembagian kewenangan administratif yang selama ini dinilai menghambat perbaikan jaringan pengairan pertanian. Pernyataan itu disampaikan Kamis, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat.
Bagi pembaca di Solo Raya dan wilayah Jawa lainnya, isu ini relevan karena kelancaran irigasi di sentra produksi padi memengaruhi stabilitas pasokan pangan antardaerah. Petani, menurut Tetep, tidak memusingkan apakah saluran air menjadi urusan pemerintah pusat, Balai Besar Wilayah Sungai, Pemprov, atau kabupaten/kota. Yang mereka butuhkan adalah kepastian air mengalir agar musim tanam tidak terganggu.
Momentum Hari Jadi dan Suara Petani
Di tengah perayaan usia provinsi, Tetep menekankan bahwa kerumitan aturan kewenangan tidak boleh menjadi alasan penundaan. Ia menggambarkan sikap masyarakat tani secara gamblang: yang penting persoalan diselesaikan, bukan diperpanjang dengan tanya-jawab soal siapa yang berwenang.
Jaringan irigasi yang terbengkalai dinilai langsung menekan produktivitas. Ketika saluran rusak atau aliran tidak menentu, biaya usaha tani naik dan risiko gagal panen meningkat. Desakan ini menempatkan Pemprov sebagai pihak yang diharapkan mengambil inisiatif, bukan menunggu giliran birokrasi selesai berputar.
Anggaran Tersedia, Eksekusi Masih Terkendala
Setiap tahun alokasi untuk irigasi masuk dalam APBD Jawa Barat. Tetep mengakui ada perhatian anggaran dan sejumlah langkah maju. Namun ia menilai penanganan di lapangan belum tuntas karena sekat kewenangan hukum memperlambat eksekusi.
Kondisi tersebut menciptakan jurang antara dokumen perencanaan dan kenyataan di sawah. Dana tersedia, kebutuhan petani jelas, tetapi koordinasi lintas instansi sering kali menjadi bottleneck. Tanpa terobosan, siklus yang sama berpotensi berulang pada tahun anggaran berikutnya.
Pemprov Diminta Jadi Akselerator Kolaborasi
Sebagai Ketua Fraksi PKS di DPRD Jabar, Tetep mendorong Pemprov tidak bersikap pasif. Pemerintah provinsi diminta memimpin dan mempercepat kolaborasi lintas lembaga, termasuk membuka ruang partisipasi swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Pembangunan infrastruktur pengairan, katanya, tidak bisa dikerjakan sendirian. Dengan menjadi inisiator, Pemprov dapat merapatkan pusat, BBWS, pemerintah kabupaten/kota, serta dunia usaha agar program perbaikan berjalan lebih cepat dan terukur. Pendekatan ini juga diharapkan memangkas tumpang tindih wewenang di lapangan.
- Memperjelas prioritas saluran yang paling mendesak diperbaiki
- Menyelaraskan jadwal kerja antarinstansi terkait sungai dan irigasi
- Mengoptimalkan dukungan CSR untuk segmen yang sesuai aturan
Alih Fungsi Lahan dan Aset Pengairan Daerah
Selain birokrasi, ancaman alih fungsi lahan turut membuat sebagian infrastruktur pengairan milik daerah kehilangan fungsi. Ketika lahan berubah peruntukan, saluran dan bangunan irigasi di sekitarnya berisiko tidak termanfaatkan.
Tetep mendorong Pemprov segera menyiapkan strategi pemanfaatan ulang agar aset yang terdampak tetap punya nilai guna. Langkah itu dipandang penting untuk mendukung pemulihan ketahanan pangan Jawa Barat, sekaligus menjaga investasi publik yang sudah digelontorkan sebelumnya.
Sinergi lintas pemangku kepentingan diharapkan memangkas kendala teknis maupun kewenangan. Manfaat aliran air yang stabil pada akhirnya harus sampai ke petani sebagai ujung rantai produksi pangan. Bagi wilayah konsumen di Jawa Tengah, termasuk Solo, kelancaran produksi di daerah tetangga tetap menjadi bagian dari gambaran ketahanan pangan regional yang saling terkait.
Dengan desakan agar Pemprov tampil sebagai penggerak kolaborasi, DPRD Jabar menempatkan perbaikan irigasi sebagai agenda konkret, bukan sekadar wacana peringatan hari jadi. Keberhasilan terobosan birokrasi akan diukur dari saluran yang kembali berfungsi dan musim tanam yang lebih terjamin.
Sumber: Republika.