Isu pelucutan senjata Hamas kembali menjadi sorotan publik internasional, termasuk di kalangan pembaca Surakarta yang mengikuti perkembangan Timur Tengah. Pejabat senior gerakan itu, Ghazi Hamad, pada Jumat, 31 Juli 2026, menegaskan bahwa pihaknya menolak memulai pelucutan senjata sebelum pasukan Israel menarik diri dari Jalur Gaza. Pernyataan tersebut merujuk pada klausul kesepakatan damai yang menautkan rekonstruksi wilayah dengan penarikan militer Israel.
Menurut Hamad, proses pelucutan senjata tidak akan melibatkan Israel. Ia menyebut Komite Teknokrat Palestina untuk Gaza sebagai pihak yang akan menjalankan langkah tersebut. Sikap ini disampaikan kepada Al Jazeera dan kemudian dikutip sejumlah media, termasuk Anadolu.
Syarat penarikan pasukan mendahului pelucutan
Hamad menjelaskan Hamas tidak akan menginisiasi pelucutan senjata sebelum Israel menunaikan kewajibannya. Klausul itu menjadi bagian dari kesepakatan yang dimediasi tiga negara kawasan. Bagi Hamas, penarikan pasukan Israel merupakan prasyarat agar rekonstruksi Gaza dapat berjalan tanpa tekanan militer yang berkelanjutan.
Ia mengakui jalur perundingan dengan Israel terasa sulit dan berat. Meski demikian, Hamas mengaku tetap berupaya meraih hasil maksimal sambil menjaga komitmen terhadap hak-hak rakyat Palestina. Apresiasi juga disampaikan kepada Mesir, Qatar, dan Turki yang memfasilitasi mediasi.
Pengumuman Trump dan kerangka 20 poin
Pernyataan Hamad muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan yang mencakup pelucutan senjata penuh Hamas beserta faksi bersenjata lain. Trump juga menyebut penarikan pasukan Israel akan berlangsung bertahap seiring negosiasi. Ia memuji peran Mesir, Qatar, dan Turki sebagai mediator dalam apa yang disebutnya terobosan bersejarah.
Implementasi kesepakatan dirancang bertahap dan diawasi Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Kerangka tersebut merujuk pada rencana 20 poin yang diusulkan Trump untuk Jalur Gaza. Di lapangan, Pasukan Stabilisasi Internasional bersama kepolisian Palestina direncanakan bertanggung jawab menjaga keamanan wilayah.
Dampak perang dan kondisi pasca-gencatan
Konflik di Jalur Gaza telah menimbulkan korban sipil sangat besar. Data yang beredar menyebut lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan sedikitnya 174.000 orang terluka, termasuk perempuan serta anak-anak. Serangan juga merusak sekitar 90 persen infrastruktur di wilayah itu, sehingga kebutuhan rekonstruksi menjadi mendesak.
Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 belum menghentikan sepenuhnya kekerasan. Hingga 30 Juli, serangan Israel pasca-gencatan dilaporkan menewaskan 1.214 warga Palestina dan melukai 3.977 orang lain, sebagian besar perempuan dan anak-anak, disertai kerusakan yang meluas. Fakta ini memperkuat argumen Hamas bahwa penarikan pasukan harus lebih dulu dijamin.
Makna bagi publik Indonesia dan Solo
Bagi warga Surakarta dan Jawa Tengah, perkembangan Gaza kerap dipantau lewat komunitas peduli Palestina, forum kampus, serta diskusi keagamaan. Informasi tentang pelucutan senjata Hamas dan syarat penarikan Israel membantu pembaca memahami mengapa negosiasi sering mandek di titik keamanan dan kedaulatan wilayah. Tanpa kepastian penarikan pasukan, rekonstruksi dan tata kelola sipil dinilai sulit berjalan stabil.
Ke depan, publik akan menyimak apakah Komite Teknokrat Palestina dapat menjalankan mandat pelucutan senjata secara mandiri, serta sejauh mana Dewan Perdamaian mengawasi tahapan penarikan Israel. Kejelasan urutan kewajiban itu menjadi penentu apakah gencatan senjata berlanjut ke fase rekonstruksi yang lebih aman bagi warga Gaza.
Sumber: Tempo.