Mantan Presiden Joko Widodo, figur yang akrab bagi warga Surakarta, kembali menarik perhatian publik lewat pernyataannya di Malaysia. Di forum perdamaian internasional, ia menekankan bahwa pemimpin seyogianya memahami rakyat yang dipimpin, bukan hanya menguasai strategi dan kekuasaan, agar perdamaian bisa terwujud. Fokus pada gagasan Jokowi pahami rakyat itu kemudian mendapat respons kritis dari kalangan akademisi di Tanah Air.
Pernyataan tersebut disampaikan saat rangkaian Penang Peace Dialogue di George Town, Pulau Pinang. Acara pembuka berupa gala dinner digelar Sabtu malam, 5 September 2026, sementara forum utamanya berlangsung 5–6 September 2026. Isu ini relevan diikuti pembaca daerah karena menyangkut rekam jejak kepemimpinan nasional yang berdampak luas, termasuk di Jawa Tengah.
Forum perdamaian Penang dan pesan soal kepemimpinan
Dalam kesempatan di Penang, Jokowi menyinggung pentingnya kepekaan pemimpin terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, pemahaman terhadap rakyat menjadi fondasi menciptakan suasana damai, melampaui sekadar kalkulasi politik atau penguasaan instrumen kekuasaan.
Pesan itu disampaikan di hadapan peserta dialog perdamaian yang digelar di George Town. Meski nuansanya normatif dan umum, isi pernyataan langsung menjadi bahan diskusi di Indonesia sehari setelah acara pembuka berlangsung.
Tanggapan pengamat komunikasi politik
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, merespons pernyataan itu pada Minggu, 6 September 2026. Ia menilai ucapan Jokowi mengejutkan sekaligus terkesan kontradiktif bila disandingkan dengan praktik selama satu dekade memimpin Indonesia.
Menurut Jamiluddin, sejumlah kelompok kritis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil justru berpandangan bahwa Jokowi belum sepenuhnya memahami rakyatnya. Penilaian itu, kata dia, sudah lama mengemuka di ruang publik dan bukan semata reaksi sesaat terhadap pidato di Malaysia.
Mengapa pernyataan itu dinilai kontradiktif
Jamiluddin membeberkan alasan di balik kesan kontradiksi tersebut. Ia menyinggung arah kebijakan ekonomi yang dianggap elitis serta minimnya ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan strategis.
Dalam kerangka itu, pemimpin yang berbicara tentang “memahami rakyat” diharapkan konsisten membuka kanal aspirasi, bukan hanya menyampaikan prinsip di forum internasional. Kritik ini menempatkan rekam jejak sepuluh tahun sebagai tolok ukur, bukan sekadar retorika terbaru.
Contoh kebijakan yang memicu gelombang protes
Sebagai ilustrasi, pengamat menunjuk pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kebijakan itu memicu aksi massal buruh dan mahasiswa di berbagai daerah karena dinilai kurang mengakomodasi suara kelompok yang terdampak langsung.
Gelombang protes tersebut menjadi salah satu episode yang kerap dikutip ketika publik menilai jarak antara pernyataan normatif dan praktik kebijakan. Tanpa menambahkan tafsir di luar fakta yang ada, episentrum kritik tetap pada partisipasi publik dan karakter kebijakan ekonomi.
- Pernyataan Jokowi di gala dinner Penang Peace Dialogue, 5 September 2026.
- Forum berlangsung 5–6 September 2026 di George Town, Pulau Pinang.
- Respons M Jamiluddin Ritonga, Universitas Esa Unggul, 6 September 2026.
- Sorotan pada kebijakan ekonomi dan UU Cipta Kerja yang sempat diprotes buruh serta mahasiswa.
Bagi pembaca di Solo dan sekitarnya, diskursus ini mengingatkan bahwa standar kepemimpinan yang “dekat dengan rakyat” selalu diuji lewat kebijakan konkret, bukan hanya lewat forum luar negeri. Pantauan terhadap perdebatan nasional semacam ini tetap penting agar warga daerah memahami konteks kritik yang berkembang.
Secara keseluruhan, pernyataan di Penang membuka kembali perbincangan soal konsistensi antara prinsip dan praktik. Tanggapan pengamat menegaskan bahwa sebagian publik masih mengukur kepemimpinan Jokowi dari rekam jejak satu dekade, termasuk isu partisipasi dan dampak kebijakan bagi kelompok pekerja serta mahasiswa.
Sumber: Sindo News.