Penanganan karhutla Sumatra Selatan mendapat perhatian langsung dari pusat setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat di Palembang, Senin (24/8/2026). Bagi pembaca di Surakarta dan Jawa Tengah, langkah ini penting dipantau karena musim kemarau kerap menuntut respons nasional yang cepat agar asap dan risiko kebakaran tidak meluas ke wilayah lain.
Pesawat kepresidenan tiba di Palembang sekitar pukul 13.35 WIB. Prabowo kemudian menuju Posko Utama Satgas Karhutla Provinsi Sumatra Selatan untuk memastikan pemadaman berjalan tuntas dan pencegahan diperkuat agar kejadian serupa tidak berulang.
Rapat dipimpin langsung di posko Palembang
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa rapat dihadiri sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, KSAD, serta Forkopimda Sumatra Selatan, termasuk gubernur dan wakil gubernur, Pangdam, Kapolda, dan Kajati. Sebelumnya, rombongan juga meninjau posko di Provinsi Riau.
Di akhir agenda, gubernur, kapolda, dan pangdam dari Provinsi Jambi serta Lampung dijadwalkan bergabung melalui video conference. Pola koordinasi lintas provinsi itu menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatra diperlakukan sebagai satu rangkaian kerja, bukan respons terpisah per daerah.
Hotspot melonjak dan lahan terbakar tercatat
Dalam laporan di posko, jumlah hotspot karhutla di Sumatra Selatan mencapai 12.956 titik. Sebaran utama berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Muara Enim. Kepala Pelaksana BPBD M. Iqbal menjelaskan lonjakan terlihat pada Agustus dibandingkan Juli.
Pada Juli tercatat 2.096 titik, lalu hingga 23 Agustus angka di Sumatra Selatan disebut mencapai 8.044 titik. Luas lahan terbakar hingga 23 Agustus dilaporkan 1.926 hektare. Cakupan itu menempatkan Sumatra Selatan pada peringkat ke-18 dari 36 provinsi di Indonesia berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat.
Permintaan heli water bombing dan respons cepat
Prabowo menanyakan kesulitan lapangan agar api dapat dipadamkan dan dicegah kambuh. Pihak satgas daerah menyampaikan kebutuhan utama berupa tambahan helikopter water bombing karena banyak titik api berada di pelosok hutan yang sulit dijangkau jalur darat.
Presiden kemudian menyatakan akan menambahkan dua helikopter untuk sementara. Ia juga menginstruksikan pengiriman dari TNI AU serta penyesuaian kekuatan agar pemantauan daerah lain tetap berjalan bila ada kebutuhan serupa. Respons itu dijawab siap oleh perwakilan BPBD di posko.
Kanal, embung kering, dan kebutuhan ekskavator
Selain armada udara, satgas melaporkan embung yang mengering akibat kemarau serta angin kencang yang mempercepat penjalaran api. Penguatan kanal dan sumber air dinilai mendesak untuk penyekatan. Saat ditanya kebutuhan alat, Iqbal menyampaikan perkiraan sekitar 20 ekskavator.
Prabowo mencatat permintaan tersebut di hadapan forum rapat. Langkah pencatatan kebutuhan alat berat ini menandai bahwa penanganan tidak hanya bertumpu pada pemadaman udara, tetapi juga rekayasa lapangan untuk membatasi sebaran api di lahan gambut dan kawasan terpencil.
Bagi masyarakat Solo Raya yang mengikuti isu kebencanaan nasional, kejelasan logistik, armada, dan koordinasi TNI-Polri-pemda menjadi indikator apakah instruksi pusat benar-benar sampai ke satuan tugas daerah. Transparansi angka hotspot dan luas bakaran juga membantu publik menilai skala masalah tanpa spekulasi.
Dengan tambahan helikopter, rencana penguatan kanal, serta permintaan alat berat yang sudah dicatat presiden, pemerintah pusat berupaya mempercepat pemadaman di Sumatra Selatan sambil menjaga kewaspadaan di provinsi tetangga. Monitoring lanjutan tetap diperlukan hingga musim kemarau mereda dan titik panas benar-benar terkendali.
Sumber: Liputan6.