Hasil pemantauan Poltracking Indonesia menempatkan kepercayaan publik Prabowo pada angka 63,2 persen sebagai bekal pemerintahan Prabowo-Gibran menata ulang sektor hukum. Temuan itu relevan bagi warga Surakarta dan Jawa Tengah yang selama ini menuntut kepastian hukum serta pemberantasan korupsi yang konsisten di tingkat nasional.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, menekankan bahwa angka kepercayaan tersebut memberi ruang politik bagi langkah korektif di institusi penegak hukum. Ia menilai pembenahan hukum dan antikorupsi menjadi prioritas karena kepuasan publik di dua bidang itu masih tertinggal dibanding isu lain.
Angka kepuasan hukum dan antikorupsi masih rendah
Menurut paparan Poltracking, kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum hanya mencapai 44,8 persen. Sementara persepsi positif atas pemberantasan korupsi berada di 46,6 persen. Kesenjangan antara modal kepercayaan dan kepuasan di sektor ini dinilai perlu ditutup dengan kebijakan yang terukur.
Hanta menyampaikan penilaian tersebut dalam rilis bertajuk Membaca Tren Kepuasan Publik Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui kanal YouTube Poltracking TV, Senin, 31 Agustus 2026. Ia mengingatkan bahwa mandat langsung dari pemilih menuntut respons nyata di bidang yang masih lemah persepsi publiknya.
Peran strategis Presiden menjaga integritas institusi
Dalam pandangan Poltracking, Presiden memiliki posisi kunci untuk memastikan antarpenegak hukum tidak saling bertabrakan kepentingan. Konflik oknum atau benturan antarinstitusi dinilai dapat menggerus wibawa negara dan memperdalam ketidakpuasan warga.
Ketegasan di pucuk pemerintahan digambarkan sebagai syarat agar lembaga hukum kembali bekerja sesuai fungsi, bukan terjebak rivalitas internal. Tanpa koreksi itu, modal kepercayaan 63,2 persen berisiko tidak berbuah perbaikan yang dirasakan masyarakat.
Dorongan langkah tegas tanpa toleransi konflik internal
Hanta menegaskan Presiden tidak boleh menoleransi benturan di tubuh penegak hukum. Langkah strategis yang diminta mencakup penguatan integritas, penegakan disiplin kelembagaan, dan sinyal politik yang jelas agar proses hukum berjalan profesional.
- Memperkuat koordinasi antarinstitusi penegak hukum
- Menindak tegas oknum yang merusak citra lembaga
- Meningkatkan transparansi penanganan perkara korupsi
- Menjaga independensi fungsi penegakan hukum
Bagi pembaca di Solo, isu ini bersinggungan dengan harapan terhadap kepastian berusaha, perlindungan konsumen, dan tata kelola publik yang bersih—meski data survei bersifat nasional dan tidak merinci temuan per kota.
Implikasi bagi persepsi publik di daerah
Meskipun survei dipaparkan di Jakarta, dampak persepsi hukum dan korupsi biasanya merembet ke kepercayaan warga daerah terhadap program pusat. Ketika kepuasan di dua sektor itu naik, legitimasi kebijakan lain pun cenderung lebih mudah diterima di tingkat lokal.
Poltracking mendorong pemerintahan memanfaatkan modal kepercayaan yang ada untuk menuntaskan titik lemah tersebut. Tanpa perbaikan yang terasa, jarak antara dukungan awal dan kepuasan sektoral bisa melebar.
Secara keseluruhan, pesan utama rilis itu jelas: angka 63,2 persen adalah kesempatan, bukan jaminan. Pembenahan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi ujian nyata bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
Sumber: Sindo News.