Kritik karhutla Gelora kembali mengemuka setelah Partai Gelora Indonesia menyoroti kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Bagi pembaca di Surakarta dan Jawa Tengah, isu ini relevan karena asap dan dampak kesehatan lintas pulau sering terasa meski titik api utama berada di luar daerah. Partai pimpinan Anis Matta menilai penanganan masih terkesan lamban, terutama pada tahap pencegahan di Sumatera dan Kalimantan.
Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Sabtu, 29 Agustus 2026. Gelora menekankan bahwa musim kemarau telah berjalan sejak April dan mencapai puncak pada Agustus 2026, beriringan dengan fenomena cuaca ekstrem yang disebut El-Nino Godzila. Dalam kondisi tersebut, titik panas mudah terpantau, sehingga mitigasi seharusnya tidak menunggu kobaran melebar.
Data luas lahan terbakar dan sebaran wilayah
Merujuk catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, luas lahan yang terbakar sejak awal tahun hingga Juni 2026 mencapai 38.310,89 hektare. Kobaran api tercatat di sejumlah daerah, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Riau. Angka resmi itu menjadi dasar Gelora menilai deteksi dini belum dimanfaatkan maksimal.
Teknologi satelit dan pemantauan hotspot sudah tersedia untuk memetakan lokasi rawan. Karena pola musim kemarau relatif diketahui, partai tersebut menilai skema pencegahan tidak perlu rumit bila respons kementerian bergerak lebih awal sebelum api meluas ke lahan yang lebih besar.
Sindiran soal peran Menteri Kehutanan
Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora, Rully Syumanda, menyampaikan kritik tajam terkait orientasi kerja pascakebakaran. Ia menegaskan, jika tindakan baru muncul setelah lahan terbakar, yang dibutuhkan cukup regu pemadam, bukan struktur kementerian yang semestinya mengurus tata kelola dan pencegahan.
“Kalau umpamanya sesudah kebakaran, ya itu cuma perlu pemadam kebakaran, tidak perlu seorang Menteri Kehutanan,” ujar Rully dalam keterangannya. Kalimat itu menjadi inti pesan Gelora agar Menhut tidak terjebak pada pola reaktif semata.
Pelajaran dari mitigasi bencana di Sumatera
Gelora juga menyinggung pentingnya pemahaman pencegahan agar karhutla tidak menjalar ke mana-mana, dengan membandingkan logika mitigasi seperti upaya menghindarkan dampak banjir bandang di Pulau Sumatera pada periode sebelumnya. Intinya, deteksi dan langkah dini dinilai lebih murah dan efektif ketimbang memadamkan setelah kerusakan meluas.
Di lapangan, satgas darat memang terus berupaya memadamkan api, termasuk di wilayah Kalimantan Tengah pada 23 Agustus 2026. Namun menurut partai ini, keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh pencegahan di hulu kebijakan kehutanan, bukan hanya kecepatan pemadaman setelah titik api menyala.
Implikasi nasional dan perhatian warga Solo Raya
Meskipun pusat karhutla berada di Sumatera dan Kalimantan, dampak asap, kualitas udara, serta isu kesehatan pernapasan bersifat nasional. Warga Solo Raya yang mengikuti berita lingkungan nasional biasanya mencermati perkembangan ini karena musim kemarau ekstrem dapat memengaruhi pola perjalanan, aktivitas luar ruang, dan kewaspadaan kesehatan keluarga.
- Pemantauan hotspot dan respons dini sebelum api melebar
- Koordinasi kementerian dengan daerah rawan di Sumatera dan Kalimantan
- Pergeseran orientasi dari pemadaman reaktif ke mitigasi terencana
Secara keseluruhan, kritik karhutla Gelora menempatkan akuntabilitas Menteri Kehutanan pada kemampuan mencegah, bukan sekadar mengurus pemadaman. Dengan data BNPB yang sudah membeberkan luasan terbakar hingga Juni 2026, publik menunggu langkah konkret yang lebih cepat pada sisa musim kemarau. Pantauan terhadap kebijakan kehutanan nasional tetap penting bagi pembaca di Surakarta agar informasi lingkungan yang beredar akurat dan berimbang.
Sumber: Sindo News.