Rencana anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun 2027 mencapai Rp 240,20 triliun. Angka itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis, 3 September 2026. Bagi pembaca di Surakarta dan Jawa Tengah, kebijakan ini relevan karena menyasar peserta didik, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui di seluruh wilayah, termasuk kota Solo.
Dari total pagu tersebut, Rp 232,50 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sisanya, Rp 7,33 triliun, masuk ke Program Dukungan Manajemen. Sudaryono menegaskan bahwa sekitar 97 persen anggaran BGN dikonversi menjadi menu yang disajikan kepada penerima manfaat.
Siapa saja penerima manfaat MBG
Program MBG 2027 dirancang untuk 72.464.886 orang. Rinciannya mencakup 60.599.777 peserta didik dengan alokasi Rp 198,96 triliun, serta 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan alokasi Rp 33,54 triliun.
Kelompok sasaran meliputi anak sekolah pada semua jenjang pendidikan, anak di bawah lima tahun, ibu menyusui, ibu hamil, serta guru dan tenaga kependidikan. Cakupan itu membuka ruang partisipasi luas di daerah, termasuk sekolah-sekolah di Surakarta, sepanjang data penerima mengacu pada ketentuan nasional.
Peran guru dalam penyajian MBG
Menyinggung keterlibatan guru, Sudaryono memberi penegasan. Guru mengonsumsi menu MBG bersama siswa bukan sebagai jatah makan personal, melainkan bagian dari fungsi edukasi di kelas.
Proses itu mencakup kebiasaan antre, mengambil wadah makanan, cuci tangan, berbagi, berdoa, mengucapkan terima kasih, hingga menumbuhkan rasa syukur. Pendekatan tersebut diharapkan membentuk budaya makan yang tertib dan sehat di lingkungan sekolah.
Anggaran teknis dan dukungan manajemen
Di luar menu MBG, BGN menyiapkan Rp 373,3 miliar untuk kegiatan teknis non-MBG terkait pemenuhan gizi. Pos ini antara lain mencakup standardisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pelatihan petugas penyaji, penguatan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.
Dukungan juga diarahkan pada sistem informasi, promosi edukasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pengawasan, dan tata kelola. Menurut Sudaryono, BGN tidak hanya memberi makanan, tetapi membangun ekosistem pemenuhan gizi nasional.
Pada Program Dukungan Manajemen, Rp 7,08 triliun dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai, atau sekitar 96,7 persen dari total Rp 7,33 triliun. Operasional dan pemeliharaan kantor mendapat Rp 81,7 miliar, sementara dukungan manajemen nonoperasional Rp 160 miliar.
- Deputi Penyediaan dan Penyaluran: Rp 232,56 triliun (sekitar 96,8 persen pagu)
- Sekretariat Utama: Rp 7,26 triliun
- Unit lain (pemantauan, promosi, sistem tata kelola, inspeksi, data, dan kantor pelayanan): total Rp 384,5 miliar
Harapan persetujuan Komisi IX DPR
Unit Deputi Penyediaan dan Penyaluran memegang porsi terbesar karena bertugas menyediakan serta mendistribusikan MBG ke seluruh Indonesia. Alokasi besar pada unit ini mencerminkan skala layanan yang ditargetkan pada 2027.
Sudaryono meminta Komisi IX DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran BGN 2027 sebesar Rp 240,20 triliun. Persetujuan itu dinilai penting agar layanan MBG tetap optimal bagi anak bangsa, termasuk generasi muda di Solo Raya yang masuk cakupan penerima manfaat nasional.
Dengan komposisi anggaran yang didominasi penyediaan menu, publik dapat memantau pelaksanaan di daerah melalui mekanisme pengawasan yang sudah disiapkan BGN. Transparansi alokasi menjadi salah satu kunci agar program berjalan sesuai sasaran.
Sumber: Liputan6.