Isu hukum internasional kembali menjadi sorotan global setelah muncul laporan soal upaya diam-diam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama Senator Amerika Serikat Lindsey Graham untuk melemahkan citra Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Bagi pembaca di Solo dan sekitarnya, berita ini relevan karena menyangkut kredibilitas lembaga peradilan dunia yang sering jadi rujukan diskusi hak asasi manusia.
Laporan The New York Times yang terbit Rabu, 29 Juli 2026, dan dikutip sejumlah media internasional, menyebut kedua pihak berkoordinasi menjelang Pemilihan Umum Amerika Serikat 2024. Materi percakapan itu terekam dan kemudian dipegang sutradara asal Inggris, Alex Holder.
Permintaan surat bipartisan dari Kongres AS
Dalam rekaman tersebut, Netanyahu dinilai meminta dukungan lintas partai di Amerika Serikat. Ia menginginkan surat resmi dari kalangan Partai Republik maupun Partai Demokrat yang menolak perintah penahanan ICC terhadap dirinya.
Langkah itu digambarkan sebagai upaya politik untuk menekan persepsi publik dan lembaga internasional. Surat bipartisan yang akhirnya terbit pada 1 November 2024 menyinggung dugaan pelanggaran prosedur di tubuh ICC, termasuk soal pertemuan dengan pejabat Israel yang dibatalkan sebelum penerbitan perintah penangkapan.
Tuduhan terhadap jaksa Karim Khan dijadikan senjata
Netanyahu juga disebut menyarankan agar isu dugaan pelecehan seksual yang menimpel Jaksa ICC Karim Khan dimanfaatkan untuk menodai reputasi lembaga tersebut. Strategi ini menempatkan persoalan personal pejabat sebagai alat serangan kelembagaan.
Sebelumnya, pada Jumat 24 Juli 2026, negara-negara anggota ICC sepakat mencopot Karim Khan dari jabatannya terkait dugaan itu. Khan sendiri secara konsisten membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Peran Lindsey Graham dan senator Demokrat
Menurut laporan yang sama, Lindsey Graham—yang dalam pemberitaan disebut baru saja meninggal dunia—menggalang dukungan Senator Richard Blumenthal dan Ben Cardin dari Partai Demokrat. Graham kemudian melapor kepada Netanyahu bahwa dukungan keduanya berhasil diperoleh.
“Kita dapatkan mereka berdua,” ujar Graham kepada Netanyahu sebagaimana dikutip dari materi rekaman. Graham juga meminta Netanyahu menyampaikan terima kasih secara pribadi kepada senator Demokrat tersebut. Sebagai daya tarik tambahan, komitmen terkait normalisasi hubungan Israel dan Arab Saudi disebut-sebut ikut ditawarkan agar dukungan tetap bertahan.
Perintah penahanan dan konteks Gaza
Pada November 2024, di bulan yang sama dengan terbitnya surat bipartisan itu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan pejabat pertahanan Israel Yoav Gallant. Keduanya dihubungkan dengan dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza.
Konflik di wilayah tersebut telah menimbulkan korban jiwa dalam jumlah sangat besar; laporan yang sama menyebut lebih dari 73.000 orang tewas. Angka itu menjadi latar berat mengapa perdebatan soal kewenangan ICC terus memanas di panggung diplomasi internasional.
Dari kacamata pembaca Surakarta, rangkaian peristiwa ini mengingatkan pentingnya mengikuti perkembangan hukum humaniter secara kritis, tanpa terjebak propaganda satu pihak. Transparansi lembaga internasional dan akuntabilitas pemimpin negara tetap menjadi isu yang pantas diawasi publik luas, termasuk di Jawa Tengah.
Hingga berita ini disusun, perdebatan soal legitimasi langkah ICC maupun manuver politik di Kongres AS diperkirakan masih akan berlanjut. Publik dinasihatkan menelusuri perkembangan resmi dari lembaga terkait agar tidak hanya bergantung pada satu narasi.
Sumber: Tempo.